Peran Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi di Daerah

PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di daerah, perlu dibentuk atau mendayagunakan Kelompok Kerja (POKJA). Beberapa ketentuan dari POKJA adalah sebagai berikut:

• Berbentuk Pokja yang legitimate
• Prinsip Tugas : membantu SKPD, dan tidak mengambil alih tugas SKPD.
• Tugas dan struktur yang jelas
• Anggota yang mencakup perwakilan SKPD, masyarakat, dan institusi pendidikan
• Anggaran yang jelas dan memadai
• Sekretariat yang jelas (ideal berkedudukan di Bappeda)
• Nomenklatur : Pokja Sanitasi / AMPL / lainnya yang relevan

PERAN DAN TUGAS KELOMPOK KERJA PROVINSI

Peran POKJA Provinsi:

• Koordinasi pelaksanaan PPSP tingkat Provinsi
• Input kebijakan dan strategi (advisory) pada Pemerintah Provinsi
• Advokasi sanitasi di tingkat Provinsi
• Fasilitasi monev sanitasi tingkat provinsi dan sinkronisasi program
  

Tugas POKJA Provinsi:

• Mengkoordinasikan pelaksanaan PPSP di wilayah provinsi.
• Melakukan advokasi strategis bagi kelancaran pelaksanaan PPSP di wilayah provinsi.
• Memfasilitasi proses pembentukan kelembagaan PPSP di kabupaten/kota.
• Memfasilitasi penyusunan Buku Putih dan SSK di kabupaten/kota peserta PPSP.
• Memfasilitasi proses implementasi SSK kabupaten/kota.
• Memfasilitasi monitoring dan evaluasi sanitasi di wilayah provinsi.

Keanggotaan (Ideal):

1) Pemerintah Provinsi:

• SKPD terkait penyedia layanan sanitasi
• SKPD terkait dengan perencanaan & penganggaran
• SKPD terkait penguatan kesehatan dan pengendalian lingkungan hidup
• SKPD terkait pemberdayaan masyarakat
• SKPD terkait dengan penyebarluasan & pengelolaan informasi / komunikasi
• SKPD penanggungjawab monev program

2) Masyarakat :

• LSM
• Pers
• Tokoh masyarakat, dll.

3) Institusi Pendidikan:

• Pusat Studi Lingkungan
• Jurusan Teknik Lingkungan, dll

PERAN DAN TUGAS KELOMPOK KERJA KAB/KOTA

Peran POKJA Kab/Kota:

• Koordinator pembangunan sanitasi
• Perwakilan seluruh stakeholder pembangunan sanitasi
• Mewadahi koordinasi dan membangun sinergi antar pelaku pembangunan sanitasi kabupaten/kota
• Mengawal dan memudahkan proses pencapaian target pembangunan sanitasi kabupaten/kota
• Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dan tidak mengambil alih tugas SKPD

Fungsi POKJA Kab/Kota:

• Menyusun Buku Putih Sanitasi
• Menyusun Strategi Sanitasi Kab/Kota
• Koordinasi pembangunan sanitasi
• Melakukan upaya penyadaran pentingnya sanitasi
• Menyampaikan keputusan Pokja kepada SKPD
• Mengawal pembangunan sanitasi ke depan

Anngota POKJA Kab/Kota (Ideal):

1) Pemerintah Kab/Kota:

• SKPD terkait penyedia layanan sanitasi
• SKPD terkait dengan perencanaan & penganggaran
• SKPD terkait penguatan kesehatan dan pengendalian lingkungan hidup
• SKPD terkait pemberdayaan masyarakat
• SKPD terkait dengan penyebarluasan & pengelolaan informasi / komunikasi
• SKPD penanggungjawab monev program

2) Masyarakat :

• Tokoh Masyarakat / Adat, PKK
• LSM, Pers, dll yang terkait

3) Institusi Pendidikan:

• Pusat Studi Lingkungan Hidup
• Jurusan Lingkungan Hidup

Catatan:

• Rangkuman dari Presentasi Ibu Zanariah (Ditjen Bangda, Kementrian Dalam Negeri) dalam acara Lokakarya Nasional 2010.

Proses dan Kriteria Seleksi Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP

PENDAHULUAN

Proses seleksi dan pemilihan kabupaten/kota yang akan berpartisipasi dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) untuk periode tahun 2011 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

• Tahap I : Pemilihan Propinsi
• Tahap II : Pemilihan Kab/Kota oleh Propinsi
• Tahap III : Penetapan Kab/Kota terpilih oleh Pusat (TTPS, PMU dan 3 PIU).

TAHAP I : PEMILIHAN PROPINSI

Propinsi yang dipilih untuk program PPSP tahun 2011 ditetapkan adalah Propinsi-propinsi yang telah mengikuti PPSP pada tahun 2010. Hal ini bertujuan untuk memantapkan peran propinsi yang telah terlibat pada tahun 2010. Propinsi tersebut adalah:

• NAD
• Sumatera Utara
  
• Sumatera Selatan
• Sumatera Barat
  
• Jambi
  
• Banten
• Jawa Barat
  
• Jawa Tengah
  
• Jawa Timur
• DI Yogyakarta
• Bali
• Nusa Tenggara Barat
• Kalimantan Barat
• Kalimantan Timur
• Kalimantan Selatan

TAHAP II : PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

Pada tahap ini Propinsi menyusun skenario kab/kota sasaran tahun 2010-2014 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1) Kriteria Utama:

• Angka kesakitan akibat sanitasi buruk
• Cakupan sanitasi rendah (air limbah, persampahan, drainase)
• Kepadatan penduduk tinggi
• Jumlah & luasan kawasan kumuh perkotaan
• Kemampuan keuangan daerah yang rendah

2) Kriteria Tambahan:

• Kab/kota strategis (ibu kota, dll, terletak di Daerah Aliran Sungai, dll)
• Kriteria lainnya sesuai dengan kondisi dan kepentingan daerah
• Dalam rangka Rakernas Propinsi telah dibahas mengenai masukan Propinsi terhadap kriteria seleksi kab/kota.
  

TAHAP III : PENETAPAN KAB/KOTA OLEH PUSAT

1) Penetapan shortlist Kab/Kota yang akan mengikuti program PPSP tahun 2011 ditetapkan oleh Pusat (TTPS, PMU dan 3 PIU) berdasarkan :

• Skenario yang telah disusun oleh propinsi
• Ranking yang berdasarkan kondisi dan kepentingan strategis propinsi dan nasional

2) Lokakarya Nasional Penjaringan Minat Kab/Kota Tahun 2011:

• Adanya kesepakatan terhadap kriteria pemilihan antar calon kab/kota
• Adanya kompetisi yang transparan dan fair

3) Pusat dan Propinsi akan memilih 49 kab/kota sasaran PPSP tahun 2011 berdasarkan:

• Kriteria yang telah disepakati saat penjaringan
• Komitmen Eksekutir (Walikota dan DPRD)
• Kesiapan POKJA beserta anggaran operasionalnya

4) Ke-49 Kab/Kota sasaran 2011 selanjutnya akan diproses oleh Kem. Dagri untuk ditetapkan dengan SE Mendagri.

5) Rangkaian Road Show Regional oleh Pusat bersama Propinsi.

Catatan :

• Materi ini disajikan oleh Fernando Siagian (Kementrian Dalam Negeri) dalam rangka proses seleksi kab/kota.