Peran Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi di Daerah

PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di daerah, perlu dibentuk atau mendayagunakan Kelompok Kerja (POKJA). Beberapa ketentuan dari POKJA adalah sebagai berikut:

• Berbentuk Pokja yang legitimate
• Prinsip Tugas : membantu SKPD, dan tidak mengambil alih tugas SKPD.
• Tugas dan struktur yang jelas
• Anggota yang mencakup perwakilan SKPD, masyarakat, dan institusi pendidikan
• Anggaran yang jelas dan memadai
• Sekretariat yang jelas (ideal berkedudukan di Bappeda)
• Nomenklatur : Pokja Sanitasi / AMPL / lainnya yang relevan

PERAN DAN TUGAS KELOMPOK KERJA PROVINSI

Peran POKJA Provinsi:

• Koordinasi pelaksanaan PPSP tingkat Provinsi
• Input kebijakan dan strategi (advisory) pada Pemerintah Provinsi
• Advokasi sanitasi di tingkat Provinsi
• Fasilitasi monev sanitasi tingkat provinsi dan sinkronisasi program
  

Tugas POKJA Provinsi:

• Mengkoordinasikan pelaksanaan PPSP di wilayah provinsi.
• Melakukan advokasi strategis bagi kelancaran pelaksanaan PPSP di wilayah provinsi.
• Memfasilitasi proses pembentukan kelembagaan PPSP di kabupaten/kota.
• Memfasilitasi penyusunan Buku Putih dan SSK di kabupaten/kota peserta PPSP.
• Memfasilitasi proses implementasi SSK kabupaten/kota.
• Memfasilitasi monitoring dan evaluasi sanitasi di wilayah provinsi.

Keanggotaan (Ideal):

1) Pemerintah Provinsi:

• SKPD terkait penyedia layanan sanitasi
• SKPD terkait dengan perencanaan & penganggaran
• SKPD terkait penguatan kesehatan dan pengendalian lingkungan hidup
• SKPD terkait pemberdayaan masyarakat
• SKPD terkait dengan penyebarluasan & pengelolaan informasi / komunikasi
• SKPD penanggungjawab monev program

2) Masyarakat :

• LSM
• Pers
• Tokoh masyarakat, dll.

3) Institusi Pendidikan:

• Pusat Studi Lingkungan
• Jurusan Teknik Lingkungan, dll

PERAN DAN TUGAS KELOMPOK KERJA KAB/KOTA

Peran POKJA Kab/Kota:

• Koordinator pembangunan sanitasi
• Perwakilan seluruh stakeholder pembangunan sanitasi
• Mewadahi koordinasi dan membangun sinergi antar pelaku pembangunan sanitasi kabupaten/kota
• Mengawal dan memudahkan proses pencapaian target pembangunan sanitasi kabupaten/kota
• Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dan tidak mengambil alih tugas SKPD

Fungsi POKJA Kab/Kota:

• Menyusun Buku Putih Sanitasi
• Menyusun Strategi Sanitasi Kab/Kota
• Koordinasi pembangunan sanitasi
• Melakukan upaya penyadaran pentingnya sanitasi
• Menyampaikan keputusan Pokja kepada SKPD
• Mengawal pembangunan sanitasi ke depan

Anngota POKJA Kab/Kota (Ideal):

1) Pemerintah Kab/Kota:

• SKPD terkait penyedia layanan sanitasi
• SKPD terkait dengan perencanaan & penganggaran
• SKPD terkait penguatan kesehatan dan pengendalian lingkungan hidup
• SKPD terkait pemberdayaan masyarakat
• SKPD terkait dengan penyebarluasan & pengelolaan informasi / komunikasi
• SKPD penanggungjawab monev program

2) Masyarakat :

• Tokoh Masyarakat / Adat, PKK
• LSM, Pers, dll yang terkait

3) Institusi Pendidikan:

• Pusat Studi Lingkungan Hidup
• Jurusan Lingkungan Hidup

Catatan:

• Rangkuman dari Presentasi Ibu Zanariah (Ditjen Bangda, Kementrian Dalam Negeri) dalam acara Lokakarya Nasional 2010.

Penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota

PENDAHULUAN

Penyusunan Buku Putih adalah untuk menjawab Dimana Kita Sekarang? Buku Putih dalam hal ini menguraikan kondisi dan permasalahan sanitasi yang dihadapi kab/kota dari berbagai aspek seperti aspek teknis dan kualitas pelayanan, kelembagaan dan peraturan, pendanaan, partisipasi masyarakat dan peran serta dunia usaha, dll.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi permasalahan tersebut di atas, kemudian dirumuskan “Kemana Tujuan Kita?” dan “Bagaimana Mencapai Tujuan tersebut?”. Jawaban dari kedua pertanyaan tersebut kemudian dituangkan dalam Strategi Sanitasi Kota. Strategi ini mencakup visi dan misi sanitasi kota, tujuan dan sasaran, target, program dan rencana kerja. Untuk jelasnya keterkaitan antara Buku Putih (white book) dan Strategi Sanitasi ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

PENYUSUNAN BUKU PUTIH SANITASI

Buku Putih pada hakekatnya adalah gambaran karakteristik & kondisi sanitasi, serta prioritas/arah pengembangan kab/kota & masyarakat saat ini. Sedangkan kegunaan Buku Putih adalah sebagai baseline data tentang kondisi sanitasi kab/kota saat ini bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK) dan monev sanitasi.

Substansi Buku Putih Sanitasi mencakup:

• Aspek teknis
• Aspek kelembagaan sanitasi
• Aspek keuangan sanitasi
• Aspek komunikasi sanitasi
• Aspek partisipasi masyarakat, jender & kemiskinan (pmjk)
• Aspek partisipasi sektor swasta & lembaga non pemerintah
• Akses masyarakat terhadap sarana sanitasi & PHBS

Proses penyusunan Buku Putih dilakukan oleh POKJA Kota/Kabupaten. Untuk memperoleh hasil yang optimal akan dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Pelatihan Pokja

2) Pengkajian setiap aspek yang terdiri dari aktivitas:

• Pengumpulan data sekunder dan primer
• Diskusi (FGD, dan lokakarya)
• Survey lapangan

3) Penetapan Area Berisiko.

4) Konsultasi Publik

5) Penyusunan dokumen

Salah satu output dari Buku Putih adalah Penetapan Area Berisiko Sanitasi dari berbagai aspek. Dengan adanya pemetaan ini dapat diketahui kelurahan / kecamatan mana saja yang mempunyai resiko sanitasi yang tinggi, menengah, rendah, dan aman (tidak ada resiko). Salah satu contoh Penetapan Area Berisiko Sanitasi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KOTA

SSK pada hakekatnya adalah sebagai strategi dan rencana pembangunan sanitasi jangka menengah kab/kota yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Sedangkan kegunaan SSK:

• Acuan sharing peran antar pelaku pembangunan sanitasi
• Kendali bagi realisasi pembangunan sanitasi yang berbasis kinerja
• Gambaran kebutuhan pendanaan sanitasi tahunan dan jangka menengah

Substansi SSK secara garis besar mencakup:

• Visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sanitasi
• Zona dan sistem layanan sanitasi
• Isu-isu strategis dalam pengelolaan sanitasi
• Strategi Pembangunan Sanitasi
• Program dan Kegiatan Jangka Menengah dan Tahunan

SSK sebagai dokumen perencanaan akan memberikan arahan terhadap zona-zona dan sistem pelayanan sanitasi, dan tahapan pembangunannya (jangka menengah dan panjang). Sebagai contoh di sektor pengelolaan air limbah, disini terdapat beberapa sistem yang layanan sanitasi yang dapat dikembangkan untuk kelurahan/kecamatan tertentu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, misalnya CLTS & MCK+, sistem on-site, dan sistem off-site.

PRINSIP KERJA PENYUSUNAN SSK

• Skala kota dan multi sektor
• Dari, oleh dan untuk Pokja
• Sinkronisasi perencanaan top down & bottom up
• Berdasarkan data empiris

Catatan:

• Disarikan dari bahan presentasi Konsultan USDP pada acara Lokakarya Nasional 2010.