Apa dan Mengapa Program PPSP?

LATAR BELAKANG

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah & kota dewasa ini masih belum diikuti dengan penyediaan layanan sanitasi dasar yang memadai bagi penduduk, khususnya bagi mereka yang berpendapatan rendah dan yang bertempat tinggal di kawasan padat dan kumuh. Buruknya kondisi sanitasi ini dapat terlihat pada:

• Akses sanitasi penduduk Indonesia masih sangat rendah : 70 juta penduduk masih melakukan praktik BABS
• Sampah tidak terkelola dengan baik: 98 % TPA kita masih dioperasikan secara OPEN DUMPING
• Kualitas lingkungan yang amat buruk : 14.000 ton tinja dan 176.000 m3 urine terbuang setiap harinya ke badan air, tanah, danau dan pantai  75% sungai tercemar berat dan 80% air tanah tercemar limbah manusia  masyarakat harus membayar rata-rata 25% lebih mahal untuk air minum perpipaan
• Dampak kesehatan masyarakat sudah sangat parah : Setiap 1000 bayi yang lahir, hampir 50 diantaranya meninggal akibat diare sebelum usia 5 tahun  menurunkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia atau HDI)  Indonesia hanya menempati urutan 41 dari 102 negara berkembang di dunia
• Potensi kerugian ekonomi yang sangat tinggi : Kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk mencapai Rp.58 triliun per tahun (2,3% GDP) atau sama saja dengan kebocoran pada angka pertumbuhan ekonomi Indonesia (Bank Dunia, 2007)
• Investasi sanitasi yang masih belum memadai : 5 tahun terakhir, investasi sudah meningkat pesat, yaitu Rp.5.000/kap/thn. Pada 1994-2004 hanya mencapai Rp.200/kap/thn. Namun, peningkatan tersebut masih jauh dari ideal (baru 10% dari kebutuhan pelayanan sanitasi dasar , yakni Rp.47.000/kap/thn.

Buruknya kondisi sanitasi tersebut di atas, dan tertinggalnya pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sanitasi membawa dampak bagi kesehatan dan lingkungan, utamanya:

• KLB penyakit akibat sanitasi buruk selalu terjadi: diare, kolera, typhus, dll
• Produktifitas menurun!
• Pendidikan anak terganggu!
• Biaya kesehatan tinggi!
• Bayar air bersih lebih mahal!
• Kerugian ekonomi berdasarkan studi Bank Dunia tahun 2007 mencapai Rp 58 Triliun!
• Kondisi Sanitasi Sangat Jauh Tertinggal!!!

PROGRAM PPSP

Menyadari buruknya kondisi sanitasi tersebut di atas serta dampak negatif yang telah ditimbulkannya, maka dipandang perlu adanya suatu upaya percepatan pembangunan sanitasi yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah telah mencanangkan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP).

Apa itu Program PPSP?

• Upaya TEROBOSAN untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan sanitasi. Pelaksanaan Program TIDAK BISA LAGI seperti business as usual ;
• Menjadikan sanitasi sebagai urusan bersama: Pemerintah kabupaten/kota, provinsi, pusat, swasta, donor, dan masyarakat. Profil dan investasi sanitasi diharapkan semakin meningkat
• Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun suatu perencanaan strategis pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif dan koordinatif. Oleh sebab itu perlu disusun suatu Strategi Sanitasi Kota/Kab (SSK) yang komprehensif, terpadu dan operasional.

Target PPSP 2010-2014

PPSP diarahkan untuk mendukung pencapaian RPJMN 2010 – 2014:

• Stop BAB Sembarangan (Stop BABS) di wilayah perkotaan dan perdesaan pada 2014;
• Perbaikan pengelolaan persampahan, melalui implementasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan TPA berwawasan lingkungan (sanitary landfill dan controlled landfill);
• Pengurangan genangan di sejumlah kota/kawasan perkotaan seluas 22.500 Ha.

STRATEGI PPSP

Tahapan Pelaksanaan Program PPSP

Pelaksanaan Program PPSP dilaksanakan secara bertahap, yang meliputi (1) kampanye dan advolasi, (2) pengembangan kelembagaan dan peraturan, (3) penyusunan rencana strategis, (4) penyusunan Memorandum Program, (5) implementasi, dan (6) monitoring & evaluasi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Jumlah Kab/Kota Sasaran PPSP 2010-2014

Selama periode 2010-2014 Program PPSP akan dilaksanakan pada sekitar 330 kab/kota. Tahapan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini

Siapa yang melaksanakan?

• Pemerintah Pusat – Tim Teknis Pembangunan Sanitasi/Pokja AMPL Nasional: Bantuan teknis, fasilitasi kegiatan di kabupaten/kota dan provinsi, advokasi, penguatan kelembagaan.
• Pemerintah Provinsi – Pokja AMPL/Sanitasi: Koordinasi dan pengorganisasian kabupaten/kota
• Pemerintah Kabupaten/Kota – Pokja AMPL/Sanitasi: Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK)
• Full team (+ masyarakat, donor, dll)  Implementasi!

RENCANA KERJA PPSP

Catatan:
Disarikan dari presentasi Bp. Nugroho Tri Utomo, BAPPENAS, pada acara Rakernas.

Peran Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi di Daerah

PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di daerah, perlu dibentuk atau mendayagunakan Kelompok Kerja (POKJA). Beberapa ketentuan dari POKJA adalah sebagai berikut:

• Berbentuk Pokja yang legitimate
• Prinsip Tugas : membantu SKPD, dan tidak mengambil alih tugas SKPD.
• Tugas dan struktur yang jelas
• Anggota yang mencakup perwakilan SKPD, masyarakat, dan institusi pendidikan
• Anggaran yang jelas dan memadai
• Sekretariat yang jelas (ideal berkedudukan di Bappeda)
• Nomenklatur : Pokja Sanitasi / AMPL / lainnya yang relevan

PERAN DAN TUGAS KELOMPOK KERJA PROVINSI

Peran POKJA Provinsi:

• Koordinasi pelaksanaan PPSP tingkat Provinsi
• Input kebijakan dan strategi (advisory) pada Pemerintah Provinsi
• Advokasi sanitasi di tingkat Provinsi
• Fasilitasi monev sanitasi tingkat provinsi dan sinkronisasi program
  

Tugas POKJA Provinsi:

• Mengkoordinasikan pelaksanaan PPSP di wilayah provinsi.
• Melakukan advokasi strategis bagi kelancaran pelaksanaan PPSP di wilayah provinsi.
• Memfasilitasi proses pembentukan kelembagaan PPSP di kabupaten/kota.
• Memfasilitasi penyusunan Buku Putih dan SSK di kabupaten/kota peserta PPSP.
• Memfasilitasi proses implementasi SSK kabupaten/kota.
• Memfasilitasi monitoring dan evaluasi sanitasi di wilayah provinsi.

Keanggotaan (Ideal):

1) Pemerintah Provinsi:

• SKPD terkait penyedia layanan sanitasi
• SKPD terkait dengan perencanaan & penganggaran
• SKPD terkait penguatan kesehatan dan pengendalian lingkungan hidup
• SKPD terkait pemberdayaan masyarakat
• SKPD terkait dengan penyebarluasan & pengelolaan informasi / komunikasi
• SKPD penanggungjawab monev program

2) Masyarakat :

• LSM
• Pers
• Tokoh masyarakat, dll.

3) Institusi Pendidikan:

• Pusat Studi Lingkungan
• Jurusan Teknik Lingkungan, dll

PERAN DAN TUGAS KELOMPOK KERJA KAB/KOTA

Peran POKJA Kab/Kota:

• Koordinator pembangunan sanitasi
• Perwakilan seluruh stakeholder pembangunan sanitasi
• Mewadahi koordinasi dan membangun sinergi antar pelaku pembangunan sanitasi kabupaten/kota
• Mengawal dan memudahkan proses pencapaian target pembangunan sanitasi kabupaten/kota
• Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dan tidak mengambil alih tugas SKPD

Fungsi POKJA Kab/Kota:

• Menyusun Buku Putih Sanitasi
• Menyusun Strategi Sanitasi Kab/Kota
• Koordinasi pembangunan sanitasi
• Melakukan upaya penyadaran pentingnya sanitasi
• Menyampaikan keputusan Pokja kepada SKPD
• Mengawal pembangunan sanitasi ke depan

Anngota POKJA Kab/Kota (Ideal):

1) Pemerintah Kab/Kota:

• SKPD terkait penyedia layanan sanitasi
• SKPD terkait dengan perencanaan & penganggaran
• SKPD terkait penguatan kesehatan dan pengendalian lingkungan hidup
• SKPD terkait pemberdayaan masyarakat
• SKPD terkait dengan penyebarluasan & pengelolaan informasi / komunikasi
• SKPD penanggungjawab monev program

2) Masyarakat :

• Tokoh Masyarakat / Adat, PKK
• LSM, Pers, dll yang terkait

3) Institusi Pendidikan:

• Pusat Studi Lingkungan Hidup
• Jurusan Lingkungan Hidup

Catatan:

• Rangkuman dari Presentasi Ibu Zanariah (Ditjen Bangda, Kementrian Dalam Negeri) dalam acara Lokakarya Nasional 2010.

Proses dan Kriteria Seleksi Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP

PENDAHULUAN

Proses seleksi dan pemilihan kabupaten/kota yang akan berpartisipasi dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) untuk periode tahun 2011 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

• Tahap I : Pemilihan Propinsi
• Tahap II : Pemilihan Kab/Kota oleh Propinsi
• Tahap III : Penetapan Kab/Kota terpilih oleh Pusat (TTPS, PMU dan 3 PIU).

TAHAP I : PEMILIHAN PROPINSI

Propinsi yang dipilih untuk program PPSP tahun 2011 ditetapkan adalah Propinsi-propinsi yang telah mengikuti PPSP pada tahun 2010. Hal ini bertujuan untuk memantapkan peran propinsi yang telah terlibat pada tahun 2010. Propinsi tersebut adalah:

• NAD
• Sumatera Utara
  
• Sumatera Selatan
• Sumatera Barat
  
• Jambi
  
• Banten
• Jawa Barat
  
• Jawa Tengah
  
• Jawa Timur
• DI Yogyakarta
• Bali
• Nusa Tenggara Barat
• Kalimantan Barat
• Kalimantan Timur
• Kalimantan Selatan

TAHAP II : PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

Pada tahap ini Propinsi menyusun skenario kab/kota sasaran tahun 2010-2014 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1) Kriteria Utama:

• Angka kesakitan akibat sanitasi buruk
• Cakupan sanitasi rendah (air limbah, persampahan, drainase)
• Kepadatan penduduk tinggi
• Jumlah & luasan kawasan kumuh perkotaan
• Kemampuan keuangan daerah yang rendah

2) Kriteria Tambahan:

• Kab/kota strategis (ibu kota, dll, terletak di Daerah Aliran Sungai, dll)
• Kriteria lainnya sesuai dengan kondisi dan kepentingan daerah
• Dalam rangka Rakernas Propinsi telah dibahas mengenai masukan Propinsi terhadap kriteria seleksi kab/kota.
  

TAHAP III : PENETAPAN KAB/KOTA OLEH PUSAT

1) Penetapan shortlist Kab/Kota yang akan mengikuti program PPSP tahun 2011 ditetapkan oleh Pusat (TTPS, PMU dan 3 PIU) berdasarkan :

• Skenario yang telah disusun oleh propinsi
• Ranking yang berdasarkan kondisi dan kepentingan strategis propinsi dan nasional

2) Lokakarya Nasional Penjaringan Minat Kab/Kota Tahun 2011:

• Adanya kesepakatan terhadap kriteria pemilihan antar calon kab/kota
• Adanya kompetisi yang transparan dan fair

3) Pusat dan Propinsi akan memilih 49 kab/kota sasaran PPSP tahun 2011 berdasarkan:

• Kriteria yang telah disepakati saat penjaringan
• Komitmen Eksekutir (Walikota dan DPRD)
• Kesiapan POKJA beserta anggaran operasionalnya

4) Ke-49 Kab/Kota sasaran 2011 selanjutnya akan diproses oleh Kem. Dagri untuk ditetapkan dengan SE Mendagri.

5) Rangkaian Road Show Regional oleh Pusat bersama Propinsi.

Catatan :

• Materi ini disajikan oleh Fernando Siagian (Kementrian Dalam Negeri) dalam rangka proses seleksi kab/kota.
  

Mengarusutamakan Pembangunan Sanitasi : Langkah Kongkrit yang Diperlukan

LATAR BELAKANG

Potret buram kondisi dan permasalahan sanitasi di kota-kota di Indonesia dapat terlihat dari beberapa kegiatan masyarakat yang kurang memperhatikan kesehatan dan kualitas lingkungan pemukiman, misalnya:

• Mencuci dan mandi di sungai yang tercemar
• Selokan tersumbat sampah dan lumpur
• MCK yang tidak berfungsi
• Efluen industri di kawasan permukiman
• Buang air besar sembarangan (BABS)
• Jamban yang asal-asalan
• Pembuangan liar lumpur tinja

Di sisi lain akses masyarakat terhadap kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi masih relatif rendah, hal ini dapat terlihat pada:

a. Air limbah

• Setempat dan komunal : 69,3%
• Terpusat skala kota : 1,65%

b. Persampahan

• Sampah terangkut : 20,63%

c. Drainase

• Saluran berfungsi baik/mengalir lancar : 52,83%

PERMASALAHAN SANITASI DI INDONESIA

• Akses sanitasi penduduk Indonesia masih sangat rendah : 70 juta penduduk masih melakukan praktik BABS
• Sampah tidak terkelola dengan baik : 98% TPA kita masih dioperasikan secara OPEN DUMPING
• Dampak kesehatan masyarakat sudah sangat parah : setiap 1000 bayi yang lahir, hampir 50 di antaranya meninggal akibat diare sebelum usia 5 tahun - menurunkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia atau HDI) - Indonesia hanya menempati urutan 41 dari 102 negara berkembang di dunia
• Investasi sanitasi masih belum memadai : 5 tahun terakhir, investasi sudah meningkat pesat, yaitu Rp. 5.000/kap/tahun. Pada 1994-2004 hanya mencapai Rp. 200/kap/tahun. Namun peningkatan tersebut masih jauh dari ideal (baru 10% dari kebutuhan pelayanan sanitasi dasar, yakni Rp. 47.000/kap/tahun).

PEMBELAJARAN DARI PROGRAM SANITASI TERDAHULU

Dari Program-program yang gagal:

• Sifatnya top down
• Masyarakat tidak dilibatkan, atau hanya sekedar diberitahu
• Proyek sepenuhnya dibiayai pemerintah
• Pengelolaan tidak melibatkan masyarakat
• Aspek perubahan perilaku tidak menjadi prioritas
• Perencanaan dilakukan oleh tenaga ahli, kemudian dijelaskan kepada masyarakat/Pemda.

Dari Program-program yang berhasil:

• Merespon pada keinginan masyarakat
• Masyarakat berkonstribusi pada sebagian / seluruh tahapan pembangunan
• Masyarakat secara aktif ikut mengelola
• Masyarakat menentukan pilihan teknologi
• Perubahan perilaku masyarakat sebagai prasyarat utama
• Perencanaan dilakukan oleh masyarakat dan Pemda, difasilitasi oleh tenaga ahli

PROGRAM PPSP SEBAGAI UPAYA TEROBOSAN

Apa itu PPSP?

• Upaya TEROBOSAN untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan sanitasi - TIDAK BISA LAGI business as usual
• Menjadikan sanitasi sebagai urusan bersama - Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat, Swasta, Donor dan Masyarakat
• Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun suatu perencanaan strategis pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif dan koordinatif - Strategi Sanitasi Kota (SSK)

Target PPSP 2010 – 2014 :

• Mendukung pencapaian target RPJMN 2010 – 2014
• Stop BAB Sembarangan (Stop BABS) di wilayah perkotaan dan perdesaan pada 2014
• Perbaikan pengelolaan persampahan melalui implementasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan TPA berwawasan lingkungan (sanitary landfill dan controlled landfill)
• Pengurangan genangan di sejumlah kota/kawasan perkotaan seluas 22.500 Ha.

SIAPA YANG MELAKSANAKANNYA?

• Pemerintah Pusat : Tim Teknis Pembangunan Sanitasi / Pokja AMPL Nasional, Bantuan Teknis, fasilitasi kegiatan di kabupaten/kota dan provinsi, advokasi, penguatan kelembagaan
• Pemerintah Provinsi : POKJA AMPL/Sanitasi: Koordinasi dan pengorganisasian kabupaten / kota
• Pemerintah Kabupaten/Kota : Pokja AMPL/Sanitasi: Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK)
• Full Team (+ masyarakat, donor, dll) dalam implementasi!

SUMBER PENDANAAN PROGRAM PPSP

• APBN Anggaran 999 : Operasionalisasi PMU, koordinasi & perencanaan program
• APBN Kem Kesehatan : Operasionalisasi PIU Advokasi, kegiatan advokasi, pelaksanaan pendampingan bidang advokasi dan kampanye
• APBN Kem Dagri : Operasionalisasi PIU Kelembagaan, kegiatan penguatan kapasitas di pusat dan daerah
• APBN Kem PU : Operasionalisasi PIU Teknis, perekrutan fasilitas dan KMW (Konsultan Manajemen Wilayah), penguatan kapasitas bidang teknis
• APBD Propinsi : Operasionalisasi Pokja AMPL/Sanitasi
• APBD Kota/Kab : Operasionalisasi Pokja AMPL/Sanitasi, pelaksanaan studi-studi pendukung
• Hibah Belanda : (1) Melalui WES UNICEF : pelatihan fasilitator, dan (2) Melalui USDP (Urban Sanitation Development Program) : penyediaan tenaga ahli
• Hibah AusAID : (1) Melalui WASPOLA Facility : bridging pengadaan fasilitator Provinsi hingga Mei 2010. dan (2) Melalui InDII : bridging pengadaan fasilitator kota/kab hingga Mei 2010.

Catatan:

• Makalah disajikan oleh Nugroho Triutomo, BAPPENAS
  

Percepatan Pembangunan Sanitasi & Kesehatan

UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI

Pembangunan sanitasi saat ini mendapat perhatian secara khusus dari pemerintah dengan adanya suatu Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Program ini merupakan suatu upaya terobosan menuju pada lingkungan yang sehat dan menjadikan sanitasi sebagai urusan bersama antara pemerintah, swasta, donor dan masyarakat.

Perlu kami sampaikan bahwa PPSP dilakukan sebagai sebuah program kolaborasi antara pemerintah daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) bersama dengan pemerintah pusat melalui Tim Pengarah TTPS (Tim Teknis Pembangunan Sanitasi). Dalam rangka pengelolaan dan implementasi program maka Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) membentuk PMU (Program Management Unit) dan tiga PIU (Program Implementing Unit) yaitu PIU Advokasi (dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan), PIU Teknis (dikoordinasikan oleh Kementerian PU), dan PIU Kelembagaan (dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri).

TARGET PROGRAM PPSP

PPSP akan diterapkan secara bertahap pada 330 kab/kota prioritas yang mempunyai masalah sanitasi mulai tahun 2010 hingga tahun 2014 dengan tujuan mendukung tercapainya; 1) Stop BABS; 2) Pengurangan timbunan sampah; dan 3) Pengurangan genangan di 100 kab/kota seluas 22.500 ha.

Program ini untuk menyelesaikan permasalan sanitasi di Indonesia antara lain 70 juta penduduk masih melakukan praktik buang air besar sembarangan, 98% sampah masih dioperasikan secara open dumping, 75% sungai tercemar berat dan 80% air tanah tercemar limbah manusia.

Pemerintah terus berproses melakukan upaya peningkatan dukungan terhadap pembangunan sanitasi melalui penciptaan pemahaman tentang pentingnya sanitasi di kalangan pengambil keputusan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Proses yang terus berlangsung tersebut mengarah pada inisiatif daerah untuk melakukan pembangunan sanitasi yang terencana dan komprehensif. Strategi ini merupakan langkah awal pembangunan sanitasi dengan skala kab/kota dan terintegrasi. Hingga saat ini sudah ada 15 provinsi yang mengikuti program PPSP dan tersebar di 53 kabupaten/kota.

Agar program ini dapat berjalan efektif maka dibutuhkan dukungan yang nyata dari berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, provinsi, kota/ kabupaten maupun masyarakat. Peran pemerintah provinsi yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat terlibat di semua aspek yang meliputi; Advokasi, Peningkatan Kapasitas, dan Monev. Diharapkan peran provinsi selain pendampingan juga mampu memfasilitasi kabupaten/kota. Demikan juga peran penting Kab/Kota sebagai pelaksana program ini di daerah antara lain penyusunan Buku Putih, SSK dan Program Memorandum.

Melalui pertemuan ini marilah kita bersama-sama menggalakan dan memberi dukungan sepenuhnya terhadap pembangunan sanitasi secara menyeluruh, terrencana, komperehensif dan koordinatif serta berkesinambungan.

Semoga dengan usaha keras kita bersama akan terwujud peningkatan kondisi sanitasi di masyarakat guna mendukung tercapainya derajat kesehatan yang optimal. Pada kesempatan yang baik ini saya berharap melalui pertemuan ini dapat dihasilkan suatu kesepakatan dan tindak lanjut yang dapat diaplikasikan secara nyata dalam mewujudkan peningkatan pembangunan sanitasi.

Catatan:

• Pidato pembukaan oleh Bp. dr. Sholah Imari, M.Sc. Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan pada acara Lokakarya Nasional Penjaringan Kab/Kota Program PPSP tahun 2011 di Jakarta.