Penyiapan Strategi Sanitasi Kota

APA ITU STRATEGI SANITASI KOTA?

Strategi Sanitasi Kota atau disingkat SSK adalah Perencanaan Strategis pembangunan sanitasi jangka menengah yang dilengkapi berbagai aspek pendukung : pendanaan, kelembagaan, sosial, dll.

PRINSIP PENYUSUNAN SSK

• Dari, oleh, dan untuk kabupaten/kota
• Komprehensif, skala kota (city wide) dan lintas sektor
• Penggabungan pendekatan top down dan bottom up
• Didasarkan pada data/kondisi sebenarnya (cakupan layanan, program/kegiatan eksisting, perilaku, dll).

APA SAJA MANFAAT SSK?

• Bagi Daerah : memiliki blue print pembangunan sanitasi yang bersifat tuntas/ tidak tambal-sulam, efisien, efektif, tepat sasaran, dan dapat mengakomodasi /memayungi program sanitasi lainnya; dan program pembangunan sanitasi jangka menengah dengan target dan tahapan yang jelas dan terukur
• Bagi Pemerintah Pusat : menjadi masukan untuk arah pembangunan nasional dan dukungan bagi pembangunan di daerah
• Bagi Lembaga Donor dan Program : memberikan kejelasan dalam penyaluran bantuan yang efektif dan tepat sasaran
• Bagi Masyarakat : merasa dilibatkan dari awal hingga pelaksanaan dan monev-nya  dukungan terhadap implementasi dan keberlanjutannya

TAHAPAN PENYUSUNAN SSK

1) Persiapan : Advokasi dan Penguatan Kelembagaan

• Menggalang dukungan (termasuk dana) dari seluruh pemangku kepentingan
• Membentuk lembaga ad-hoc lintas sektor sebagai wadah koordinasi tanpa mengurangi peran SKPD

2) Penyusunan Buku Putih

• Pemetaan kondisi sanitasi kabupaten/kota berdasarkan data sekunder yang terkonsolidasi dan data primer hasil survei termasuk data berbagai program sanitasi yang sedang dilaksanakan
• Sebagai dasar bagi penyusunan SSK

3) Penyusunan Strategi Sanitasi

• Perencanaan strategis pembangunan sanitasi yang berisi berbagai program / kegiatan sanitasi dan dilengkapi komponen pendukung aspek kelembagaan, dll.

APA SAJA YANG HARUS DIPERSIAPKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH?

1) Membentuk Pokja atau memperkuat Pokja yang telah ada

2) Menyiapkan anggaran untuk kegiatan koordinasi dan operasional Pokja selama penyusunan SSK, yang terdiri dari:

• Perjalanan dinas untuk koordinasi luar kota dan mengikuti pelatihan
• Pengembangan kapasitas melalui pelatihan internal dan dukungan teknis pemerintah pusat dan provinsi
• Kegiatan studi dan survei untuk penyusunan SSK

Catatan:

• Presentasi Bp. Nugroho Tri Utomo, BAPPENAS, dalam rangka Lokakarya Nasional di Jakarta.
  

Mengarusutamakan Pembangunan Sanitasi : Langkah Kongkrit yang Diperlukan

LATAR BELAKANG

Potret buram kondisi dan permasalahan sanitasi di kota-kota di Indonesia dapat terlihat dari beberapa kegiatan masyarakat yang kurang memperhatikan kesehatan dan kualitas lingkungan pemukiman, misalnya:

• Mencuci dan mandi di sungai yang tercemar
• Selokan tersumbat sampah dan lumpur
• MCK yang tidak berfungsi
• Efluen industri di kawasan permukiman
• Buang air besar sembarangan (BABS)
• Jamban yang asal-asalan
• Pembuangan liar lumpur tinja

Di sisi lain akses masyarakat terhadap kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi masih relatif rendah, hal ini dapat terlihat pada:

a. Air limbah

• Setempat dan komunal : 69,3%
• Terpusat skala kota : 1,65%

b. Persampahan

• Sampah terangkut : 20,63%

c. Drainase

• Saluran berfungsi baik/mengalir lancar : 52,83%

PERMASALAHAN SANITASI DI INDONESIA

• Akses sanitasi penduduk Indonesia masih sangat rendah : 70 juta penduduk masih melakukan praktik BABS
• Sampah tidak terkelola dengan baik : 98% TPA kita masih dioperasikan secara OPEN DUMPING
• Dampak kesehatan masyarakat sudah sangat parah : setiap 1000 bayi yang lahir, hampir 50 di antaranya meninggal akibat diare sebelum usia 5 tahun - menurunkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia atau HDI) - Indonesia hanya menempati urutan 41 dari 102 negara berkembang di dunia
• Investasi sanitasi masih belum memadai : 5 tahun terakhir, investasi sudah meningkat pesat, yaitu Rp. 5.000/kap/tahun. Pada 1994-2004 hanya mencapai Rp. 200/kap/tahun. Namun peningkatan tersebut masih jauh dari ideal (baru 10% dari kebutuhan pelayanan sanitasi dasar, yakni Rp. 47.000/kap/tahun).

PEMBELAJARAN DARI PROGRAM SANITASI TERDAHULU

Dari Program-program yang gagal:

• Sifatnya top down
• Masyarakat tidak dilibatkan, atau hanya sekedar diberitahu
• Proyek sepenuhnya dibiayai pemerintah
• Pengelolaan tidak melibatkan masyarakat
• Aspek perubahan perilaku tidak menjadi prioritas
• Perencanaan dilakukan oleh tenaga ahli, kemudian dijelaskan kepada masyarakat/Pemda.

Dari Program-program yang berhasil:

• Merespon pada keinginan masyarakat
• Masyarakat berkonstribusi pada sebagian / seluruh tahapan pembangunan
• Masyarakat secara aktif ikut mengelola
• Masyarakat menentukan pilihan teknologi
• Perubahan perilaku masyarakat sebagai prasyarat utama
• Perencanaan dilakukan oleh masyarakat dan Pemda, difasilitasi oleh tenaga ahli

PROGRAM PPSP SEBAGAI UPAYA TEROBOSAN

Apa itu PPSP?

• Upaya TEROBOSAN untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan sanitasi - TIDAK BISA LAGI business as usual
• Menjadikan sanitasi sebagai urusan bersama - Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat, Swasta, Donor dan Masyarakat
• Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun suatu perencanaan strategis pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif dan koordinatif - Strategi Sanitasi Kota (SSK)

Target PPSP 2010 – 2014 :

• Mendukung pencapaian target RPJMN 2010 – 2014
• Stop BAB Sembarangan (Stop BABS) di wilayah perkotaan dan perdesaan pada 2014
• Perbaikan pengelolaan persampahan melalui implementasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan TPA berwawasan lingkungan (sanitary landfill dan controlled landfill)
• Pengurangan genangan di sejumlah kota/kawasan perkotaan seluas 22.500 Ha.

SIAPA YANG MELAKSANAKANNYA?

• Pemerintah Pusat : Tim Teknis Pembangunan Sanitasi / Pokja AMPL Nasional, Bantuan Teknis, fasilitasi kegiatan di kabupaten/kota dan provinsi, advokasi, penguatan kelembagaan
• Pemerintah Provinsi : POKJA AMPL/Sanitasi: Koordinasi dan pengorganisasian kabupaten / kota
• Pemerintah Kabupaten/Kota : Pokja AMPL/Sanitasi: Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK)
• Full Team (+ masyarakat, donor, dll) dalam implementasi!

SUMBER PENDANAAN PROGRAM PPSP

• APBN Anggaran 999 : Operasionalisasi PMU, koordinasi & perencanaan program
• APBN Kem Kesehatan : Operasionalisasi PIU Advokasi, kegiatan advokasi, pelaksanaan pendampingan bidang advokasi dan kampanye
• APBN Kem Dagri : Operasionalisasi PIU Kelembagaan, kegiatan penguatan kapasitas di pusat dan daerah
• APBN Kem PU : Operasionalisasi PIU Teknis, perekrutan fasilitas dan KMW (Konsultan Manajemen Wilayah), penguatan kapasitas bidang teknis
• APBD Propinsi : Operasionalisasi Pokja AMPL/Sanitasi
• APBD Kota/Kab : Operasionalisasi Pokja AMPL/Sanitasi, pelaksanaan studi-studi pendukung
• Hibah Belanda : (1) Melalui WES UNICEF : pelatihan fasilitator, dan (2) Melalui USDP (Urban Sanitation Development Program) : penyediaan tenaga ahli
• Hibah AusAID : (1) Melalui WASPOLA Facility : bridging pengadaan fasilitator Provinsi hingga Mei 2010. dan (2) Melalui InDII : bridging pengadaan fasilitator kota/kab hingga Mei 2010.

Catatan:

• Makalah disajikan oleh Nugroho Triutomo, BAPPENAS