Mengarusutamakan Pembangunan Sanitasi : Langkah Kongkrit yang Diperlukan

LATAR BELAKANG

Potret buram kondisi dan permasalahan sanitasi di kota-kota di Indonesia dapat terlihat dari beberapa kegiatan masyarakat yang kurang memperhatikan kesehatan dan kualitas lingkungan pemukiman, misalnya:

• Mencuci dan mandi di sungai yang tercemar
• Selokan tersumbat sampah dan lumpur
• MCK yang tidak berfungsi
• Efluen industri di kawasan permukiman
• Buang air besar sembarangan (BABS)
• Jamban yang asal-asalan
• Pembuangan liar lumpur tinja

Di sisi lain akses masyarakat terhadap kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi masih relatif rendah, hal ini dapat terlihat pada:

a. Air limbah

• Setempat dan komunal : 69,3%
• Terpusat skala kota : 1,65%

b. Persampahan

• Sampah terangkut : 20,63%

c. Drainase

• Saluran berfungsi baik/mengalir lancar : 52,83%

PERMASALAHAN SANITASI DI INDONESIA

• Akses sanitasi penduduk Indonesia masih sangat rendah : 70 juta penduduk masih melakukan praktik BABS
• Sampah tidak terkelola dengan baik : 98% TPA kita masih dioperasikan secara OPEN DUMPING
• Dampak kesehatan masyarakat sudah sangat parah : setiap 1000 bayi yang lahir, hampir 50 di antaranya meninggal akibat diare sebelum usia 5 tahun - menurunkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia atau HDI) - Indonesia hanya menempati urutan 41 dari 102 negara berkembang di dunia
• Investasi sanitasi masih belum memadai : 5 tahun terakhir, investasi sudah meningkat pesat, yaitu Rp. 5.000/kap/tahun. Pada 1994-2004 hanya mencapai Rp. 200/kap/tahun. Namun peningkatan tersebut masih jauh dari ideal (baru 10% dari kebutuhan pelayanan sanitasi dasar, yakni Rp. 47.000/kap/tahun).

PEMBELAJARAN DARI PROGRAM SANITASI TERDAHULU

Dari Program-program yang gagal:

• Sifatnya top down
• Masyarakat tidak dilibatkan, atau hanya sekedar diberitahu
• Proyek sepenuhnya dibiayai pemerintah
• Pengelolaan tidak melibatkan masyarakat
• Aspek perubahan perilaku tidak menjadi prioritas
• Perencanaan dilakukan oleh tenaga ahli, kemudian dijelaskan kepada masyarakat/Pemda.

Dari Program-program yang berhasil:

• Merespon pada keinginan masyarakat
• Masyarakat berkonstribusi pada sebagian / seluruh tahapan pembangunan
• Masyarakat secara aktif ikut mengelola
• Masyarakat menentukan pilihan teknologi
• Perubahan perilaku masyarakat sebagai prasyarat utama
• Perencanaan dilakukan oleh masyarakat dan Pemda, difasilitasi oleh tenaga ahli

PROGRAM PPSP SEBAGAI UPAYA TEROBOSAN

Apa itu PPSP?

• Upaya TEROBOSAN untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan sanitasi - TIDAK BISA LAGI business as usual
• Menjadikan sanitasi sebagai urusan bersama - Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat, Swasta, Donor dan Masyarakat
• Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun suatu perencanaan strategis pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif dan koordinatif - Strategi Sanitasi Kota (SSK)

Target PPSP 2010 – 2014 :

• Mendukung pencapaian target RPJMN 2010 – 2014
• Stop BAB Sembarangan (Stop BABS) di wilayah perkotaan dan perdesaan pada 2014
• Perbaikan pengelolaan persampahan melalui implementasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan TPA berwawasan lingkungan (sanitary landfill dan controlled landfill)
• Pengurangan genangan di sejumlah kota/kawasan perkotaan seluas 22.500 Ha.

SIAPA YANG MELAKSANAKANNYA?

• Pemerintah Pusat : Tim Teknis Pembangunan Sanitasi / Pokja AMPL Nasional, Bantuan Teknis, fasilitasi kegiatan di kabupaten/kota dan provinsi, advokasi, penguatan kelembagaan
• Pemerintah Provinsi : POKJA AMPL/Sanitasi: Koordinasi dan pengorganisasian kabupaten / kota
• Pemerintah Kabupaten/Kota : Pokja AMPL/Sanitasi: Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK)
• Full Team (+ masyarakat, donor, dll) dalam implementasi!

SUMBER PENDANAAN PROGRAM PPSP

• APBN Anggaran 999 : Operasionalisasi PMU, koordinasi & perencanaan program
• APBN Kem Kesehatan : Operasionalisasi PIU Advokasi, kegiatan advokasi, pelaksanaan pendampingan bidang advokasi dan kampanye
• APBN Kem Dagri : Operasionalisasi PIU Kelembagaan, kegiatan penguatan kapasitas di pusat dan daerah
• APBN Kem PU : Operasionalisasi PIU Teknis, perekrutan fasilitas dan KMW (Konsultan Manajemen Wilayah), penguatan kapasitas bidang teknis
• APBD Propinsi : Operasionalisasi Pokja AMPL/Sanitasi
• APBD Kota/Kab : Operasionalisasi Pokja AMPL/Sanitasi, pelaksanaan studi-studi pendukung
• Hibah Belanda : (1) Melalui WES UNICEF : pelatihan fasilitator, dan (2) Melalui USDP (Urban Sanitation Development Program) : penyediaan tenaga ahli
• Hibah AusAID : (1) Melalui WASPOLA Facility : bridging pengadaan fasilitator Provinsi hingga Mei 2010. dan (2) Melalui InDII : bridging pengadaan fasilitator kota/kab hingga Mei 2010.

Catatan:

• Makalah disajikan oleh Nugroho Triutomo, BAPPENAS